Sejindo Penyimpangan

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan oleh Presiden Soekarno selama pemerintahannya (1959-1965). Berikut adalah beberapa contoh penyimpangan masa demokrasi terpimpin:

- Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pengangkatan anggota DPRGR oleh presiden. Ini melanggar kedudukan presiden dan DPR yang seharusnya seimbang¹².

- Pembentukan MPRS dan DPAS yang anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Ini melanggar prosedur pembentukan lembaga negara yang seharusnya melalui pemilu¹².

- Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang mengandung ideologi Nasakom. Ini melanggar hakikat GBHN yang seharusnya disusun dan ditetapkan oleh MPR¹².

- Pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS. Ini melanggar pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan boleh dipilih kembali¹²³.

- Pemisahan tafsiran Pancasila menjadi Pancasila 1945 dan Pancasila 1965. Ini melanggar kesatuan dan kebulatan Pancasila sebagai ideologi negara³.

- Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria yang menghapus hak milik atas tanah. Ini melanggar pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat³.

- Pemberian mandat kepada presiden untuk membentuk kabinet tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar pasal 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dengan persetujuan DPR³.

Politik mercusuar adalah kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Tujuan politik mercusuar adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai sosok mercusuar atau penerang bagi negara-negara baru merdeka atau NEFO (New Emerging Forces)¹².

Beberapa bentuk penerapan politik mercusuar di Indonesia adalah:

- Pembangunan proyek-proyek besar dan monumental, seperti Hotel Indonesia, Kompleks Olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Monas, dan Gedung MPR/DPR¹²³.

- Penyelenggaraan perhelatan internasional, seperti Asian Games 1962, GANEFO (Games of New Emerging Forces) 1962-1967, dan Konferensi Asia-Afrika 1965¹²⁴.

- Pemberian bantuan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang sedang berjuang untuk kemerdekaan, seperti Vietnam, Aljazair, dan Angola²⁴.

- Pembentukan organisasi-organisasi internasional yang melibatkan negara-negara NEFO, seperti Gerakan Non-Blok, Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, dan D8²⁴.

Indonesia pernah keluar dari PBB pada 20 Januari 1965, saat masa pemerintahan Presiden Soekarno. Alasan utama Indonesia keluar dari PBB adalah karena merasa tidak dihargai dan didiskriminasi oleh organisasi tersebut. Hal ini terkait dengan konflik antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Konfrontasi Indonesia-Malaysia¹².

Konflik ini bermula dari rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia tahun 1961, yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia dan Filipina menentang rencana ini, karena menganggapnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris¹². Indonesia kemudian melakukan aksi-aksi militer dan diplomasi untuk menggagalkan pembentukan Malaysia¹².

Pada 16 September 1963, Malaysia resmi terbentuk. Indonesia tidak mengakui keberadaan negara baru ini, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Inggris. Indonesia juga menarik diri dari organisasi-organisasi regional yang melibatkan Malaysia, seperti SEATO dan MAPHILINDO¹².

Pada 20 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB, karena merasa organisasi ini tidak adil dan tidak netral dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Malaysia. Indonesia juga menuduh PBB sebagai alat Barat untuk mengintervensi urusan negara-negara Asia-Afrika¹²³.

Akibat dari keluarnya Indonesia dari PBB adalah terisolirnya Indonesia dari dunia internasional. Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah global, seperti perdamaian, kemanusiaan, dan pembangunan³.

Indonesia baru kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966, setelah pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Indonesia mengakui keberadaan Malaysia, dan menyelesaikan konflik dengan cara damai¹²³.

Trikora adalah singkatan dari Tiga Komando Rakyat, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Isi Trikora adalah sebagai berikut¹²:

- Gagalkan pembentukan negara Papua yang merupakan negara boneka Belanda.

- Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat sebagai simbol kedaulatan Indonesia.

- Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Trikora merupakan awal dari operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Operasi ini melibatkan angkatan darat, laut, dan udara, serta gerakan rakyat sipil. Operasi ini berhasil mengusir Belanda dari Irian Barat pada tahun 1962, dan Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963³⁴.

Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat, yaitu tiga tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa dan rakyat kepada pemerintah Presiden Soekarno pada tahun 1966. Isi Tritura adalah sebagai berikut¹²:

- Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, karena dianggap bertanggung jawab atas Gerakan 30 September 1965 yang membunuh tujuh jenderal TNI.

- Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S/PKI, karena dianggap tidak mampu mengatasi krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia.

- Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi, karena inflasi mencapai 600 persen lebih pada tahun 1966 dan menyengsarakan rakyat.

Tritura menjadi salah satu faktor yang melemahkan kekuasaan Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan melalui Supersemar³⁴.

Orde Baru adalah nama yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru lahir sebagai akibat dari krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1960-an, yang dipicu oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI)¹².

Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah sebagai berikut:

- Presiden Soekarno, yang memimpin Indonesia sejak kemerdekaan, mengalami penurunan popularitas dan kredibilitas akibat kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955, penetapan Manifesto Politik sebagai GBHN, pengangkatan presiden seumur hidup, dan pemberian mandat kepada presiden untuk membentuk kabinet tanpa persetujuan DPR³⁴.

- Indonesia menghadapi berbagai masalah, seperti konflik dengan Malaysia, keluarnya dari PBB, inflasi yang mencapai 600 persen, kelangkaan bahan pokok, dan ketimpangan sosial¹²⁴.

- PKI, yang merupakan partai terbesar ketiga di Indonesia, mendapat dukungan dari Soekarno dan berusaha memperluas pengaruhnya di berbagai bidang, seperti militer, buruh, tani, dan seni¹². Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kebencian dari kelompok-kelompok anti-komunis, seperti militer, Islam, dan nasionalis¹².

- Pada 1 Oktober 1965, terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok perwira militer yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Mereka membunuh enam jenderal dan satu perwira tinggi TNI, dan menculik Soekarno. Mereka juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang terdiri dari tokoh-tokoh PKI dan sayap kirinya¹²⁴.

- Kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Soeharto mengambil alih kendali militer dan mengumumkan bahwa PKI adalah dalang di balik G30S. Soeharto kemudian memerintahkan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang menewaskan ratusan ribu orang¹²⁴.

- Soeharto mendapat dukungan dari berbagai kelompok, seperti mahasiswa, buruh, tani, dan Islam, yang menuntut Soekarno untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan mengatasi krisis yang dihadapi Indonesia. Tuntutan-tuntutan ini dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga¹²⁴.

- Soekarno, yang masih menjabat sebagai presiden, merasa terancam oleh Soeharto dan gerakan anti-komunis. Ia mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengamankan negara. Namun, surat perintah ini justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melemahkan dan menggulingkan Soekarno¹²⁴.

- Soeharto menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, menangkap dan menahan tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan mengambil alih kendali media dan birokrasi. Soeharto juga mengadakan pemilu tahun 1971, yang dimenangkan oleh partai pendukungnya, yaitu Golongan Karya (Golkar)¹²⁴.

- Pada 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada 27 Maret 1968, MPRS mengesahkan Soeharto sebagai presiden definitif. Dengan demikian, berakhirlah era Orde Lama dan dimulailah era Orde Baru¹²⁴.

Kebijakan fusi partai masa orba adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengurangi konflik antarpartai¹².

Sebelum kebijakan ini diberlakukan, ada sembilan partai politik yang mengikuti pemilu tahun 1971, yaitu:

- Partai Nasional Indonesia (PNI)

- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- Partai Katolik

- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

- Partai Murba

- Partai Sosialis Indonesia (PSI)

- Partai Indonesia Raya (PIR)

- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

- Golongan Karya (Golkar)¹²

Kebijakan fusi partai menggabungkan sembilan partai politik tersebut menjadi tiga kekuatan sosial politik, yaitu:

- PPP, yang merupakan gabungan dari partai-partai berbasis Islam, seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI

- PDI, yang merupakan gabungan dari partai-partai berbasis nasionalis dan Kristen, seperti PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan Murba

- Golkar, yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan profesional yang mendukung pemerintah¹²³

Kebijakan fusi partai ini mendapat kritik dari banyak pihak, karena dianggap sebagai cara untuk memperkuat dominasi Golkar dan melemahkan oposisi. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap menghilangkan keberagaman dan kekayaan ideologi di Indonesia¹²⁴.

Setelah mendapat mandat Supersemar, Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah berikut ini:

- Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi sayapnya, serta menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia¹².

- Menangkap dan menahan 15 menteri yang terlibat atau mendukung Gerakan 30 September (G30S)/PKI, dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur komunis¹²³.

- Mengisi departemen-departemen yang kosong dan mengangkat menteri ad interim, serta membuka kembali universitas-universitas Jakarta yang dibekukan oleh Soekarno²³.

- Membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera, yang beranggotakan tokoh-tokoh militer, teknokrat, dan sipil²³.

- Melakukan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang menghasilkan keputusan-keputusan yang melemahkan posisi Soekarno dan memperkuat posisi Soeharto²³.

Kebijakan pendidikan masa orba adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Ada dua program utama yang menjadi ciri khas kebijakan pendidikan masa orba, yaitu SD Inpres dan program beasiswa¹².

SD Inpres adalah program pembangunan sekolah dasar di daerah-daerah terpencil, terisolir, dan tertinggal, yang didanai oleh Instruksi Presiden (Inpres). Program ini dimulai pada tahun 1973, dan bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, serta mencapai target wajib belajar sembilan tahun. Program ini berhasil membangun lebih dari 60 ribu sekolah dasar, dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari 72,6 persen pada tahun 1973 menjadi 95,6 persen pada tahun 1984¹³⁴.

Program beasiswa adalah program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswa berprestasi dan berkebutuhan, yang didanai oleh pemerintah, swasta, maupun asing. Program ini dimulai pada tahun 1974, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program ini berhasil memberikan beasiswa kepada lebih dari 2 juta siswa, dan meningkatkan angka kelulusan dan transisi dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain¹⁵ .

Dominasi militer masa orba adalah fenomena yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang berasal dari kalangan militer, khususnya Angkatan Darat. Ada beberapa penyebab yang dapat menjelaskan mengapa militer sangat berpengaruh pada masa orba, antara lain:

- Peran militer dalam menggagalkan G30S/PKI dan membubarkan PKI, yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi negara dan Pancasila. Hal ini membuat militer mendapat legitimasi dan dukungan dari rakyat dan kelompok-kelompok anti-komunis¹².

- Pemberian mandat Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto, yang memberikan kewenangan luas kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengamankan negara. Soeharto memanfaatkan mandat ini untuk melemahkan posisi Soekarno dan memperkuat posisi militer¹²³.

- Kebijakan dwi fungsi ABRI, yang menyatakan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai alat pembangunan nasional. Kebijakan ini memungkinkan militer untuk terlibat dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan birokrasi¹²⁴.

- Kebijakan fusi partai, yang menyederhanakan partai politik menjadi tiga kekuatan, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengurangi konflik antarpartai. Namun, kebijakan ini juga menguntungkan Golkar, yang merupakan kendaraan politik militer, dan melemahkan oposisi¹²⁵.

Salah satu bidang yang mendapat perhatian dari pemerintah Orde Baru adalah bidang kesehatan. Beberapa bentuk kebijakan di bidang kesehatan pada masa orde baru adalah:

- Program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan alat kontrasepsi dan penyuluhan kepada masyarakat¹².

- Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pelayanan antenatal, persalinan, nifas, imunisasi, dan gizi¹³.

- Program Puskesmas, yang bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, terisolir, dan tertinggal. Program ini dilaksanakan dengan membangun fasilitas kesehatan yang terpadu dan terjangkau, serta melibatkan partisipasi masyarakat¹⁴.

- Program Imunisasi, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyakit menular yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak, polio, tetanus, difteri, dan batuk rejan. Program ini dilaksanakan dengan memberikan vaksin gratis kepada anak-anak dan ibu hamil¹⁵.

- Program Gizi, yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Program ini dilaksanakan dengan memberikan suplemen gizi, seperti vitamin A, zat besi, garam beryodium, dan makanan tambahan¹ .

Revolusi hijau adalah perubahan cepat mengenai pembaruan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan dengan strategi pancausaha tani pada masa orde baru, yaitu lima usaha yang harus dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil panen, yaitu¹²:

- Pengolahan tanah yang baik, yaitu dengan cara membajak, menggaru, dan meratakan tanah agar menjadi gembur dan subur.

- Pengairan teratur, yaitu dengan cara menyediakan saluran-saluran air yang memadai dan mengatur jadwal pengairan sesuai dengan kebutuhan tanaman.

- Pemilihan bibit unggul, yaitu dengan cara menggunakan bibit yang berkualitas, tahan hama, dan berproduksi tinggi.

- Pemupukan secara teratur, yaitu dengan cara memberikan pupuk buatan atau organik yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi tanah.

- Pemberantasan hama secara intensif, yaitu dengan cara menggunakan pestisida, insektisida, atau metode alami untuk mencegah dan mengatasi serangan hama dan penyakit.

Strategi pancausaha tani berhasil meningkatkan produksi pertanian Indonesia, khususnya padi, yang mencapai swasembada pada tahun 1984³. Namun, strategi ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan terhadap bahan kimia, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial⁴.

.

.